The European Commission research programs in partnership with Udayana University and the Indonesia Climate Change Trust Fund recently conducted an international workshop in Bali to discuss a wide range of issues related to bioenergy. The workshop on sustainability and bioenergy provided an opportunity to analyze the sustainable business and climate resilience of low-carbon transition pathways comprising bioenergy made from crop waste and residue. The topic remains relevant with the government’s program to boost exports of its agriculture-based products from the processed food and beverage industries in Indonesia. The government plans to develop up to 400,000 hectares of new fruit plantations across the country in the next few years in an attempt to improve both the quantity and quality of local fruit production, to boost exports and survive amid competition against imported products. This plan promotes an energy-agriculture nexus particularly in bioenergy pathways in Indonesia, as fruit waste can also be used to produce biofuel. Also, biomass is a further untapped area of Indonesia’s bioenergy portfolio with the potential to generate 49,500 megawatts of power. Rice husks, coconut husks and not to mention empty fruit bunches from crude palm oil ( CPO ) production offer intriguing opportunities for bioenergy in Indonesia. State-owned plantations have only recently forayed into this area of biomass production from CPO waste and bioethanol production using liquid waste from sugar cane processing. Recent hikes in electricity tariffs for businesses as well as frequent electricity outages have led more agribusiness firms to seek out sustainable and self-reliant energy solutions that effectively utilize bio-based waste. A wider deployment of bioenergy in agricultural value chains will help in improving agricultural productivity and food security. Bioenergy in rural areas not only serves consumptive uses, but also creates new business opportunities. To capitalize on these opportunities, enabling regulations and incentives are needed. Bioenergy will account for 13 percent of the total energy using renewable sources, of 23 percent by 2025 and 31 percent by 2050 in Indonesia, but currently bioenergy reaches just 5.1 percent of the target. Presently, several countries impose renewable energy mandates on electricity generation for utilities. Indonesia has biofuel blending mandates that require a minimum portion of locally sourced biodiesel and ethanol to be mixed into diesel and gasoline. Energy and Mineral Resources Ministry Regulation No. 32/2008 requires a gradual increase in the bio ratio of fuel used for transportation, industrial purposes and power generation. By 2025, at least 15 percent of ethanol in gasoline and 20 percent of bio fuel in diesel is required. However, it may not be enough. Indonesia needs a specific mandate like Mexico City, which requires all new and renovated swimming pools, as well as large commercial buildings, to cover 30 percent of their energy needs for water heating using solar power. To achieve the target, feed-in tariffs are needed. In 2015, the government revised its feed-in tariff for biogas and biomass. The revision is expected to encourage palm oil companies to utilize palm oil waste for biofuel. Feed-in tariffs in Indonesia require state-controlled utilities, like state-owned electricity firm PLN, to purchase electricity from renewable energy producers at predictable prices, which vary from one area to another. This is vital in the current setup of Indonesia’s energy market, where both the upstream and downstream are still heavily regulated and controlled by state-owned companies. It is also preferable to case-by-case negotiations on power purchase agreements, as it makes long-term planning easier for investors aiming to engage in multiple projects. Fiscal incentives are also needed. A reduction of taxes by various mechanisms, such as tax credits, deductions and exemptions, can stimulate bioenergy. A ministerial decree on energy states that a licensed biofuel entity performing the obligations for mandatory biofuel consumption may be given fiscal and non-fiscal incentives. It is still weaker than in Brazil, which already gives tax credits to biodiesel producers under its Social Fuel Seal initiative. Another common stimulus for specific bioenergy projects is grants to foster research and development and encourage deployment of the technologies. An Indonesian example is a Dutch program in partnership with local stakeholders of biogas for households, which has been running in several provinces in Indonesia with a total of 14,173 biogas reactors installed. It needs to be scaled-up. Another approach is soft loans with below-market interest rates. State-owned lender Bank Negara Indonesia Tbk ( BNI ), which supports bioenergy development, should invite other banks to provide credit for bioenergy projects. There are also transfers and subsidies which can support the actors involved in bioenergy production. The Energy and Mineral Resources Ministry stated that in 2015 the fossil-fuel subsidy would be shifted to the development of more productive sectors, including palm oil-based biofuel, biodiesel and bioethanol. As complement, the government should also provide more subsidies for bioenergy technologies. Among the policy instruments listed above, transfers and subsidies, fiscal incentives, grants and soft loans are presently more widely applied to promoting bioenergy in the agricultural sector in numerous countries. Indonesia can learn from China as a prime example of a country that strongly promotes biogas production through various national plans and initiatives, such as the National Rural Biogas Construction Plan ( 2006-2010 ) and Development Plan for the Agricultural Bioenergy Industry ( 2007-2015 ).
This article was originally posted in the Jakarta Post
Beberapa project Su-re.co adalah pendanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait pengembangan bisnis kakao dan bioenergi. Beberapa waktu lalu, salah satu tugas dari project tersebut adalah harus menemukan mitra untuk pendanaan project di atas, salah satu opsi terbaik yang muncul adalah microfinance dan CSR (Corporate Social Responsibility).
Akhirnya pilihan kita sampai pada BNI sebagai partner potensial dikarenakan kemudahan persyaratan, tingkat bunga yang lebih bersahabat dan jaminan dari pemerintah. Sebagai sebuah bank milik negara, BNI menjadi sumber pendanaan yang penting bagi program iklim. Dengan banyak cabang tersebar di seluruh Indonesia, BNI bisa membantu pemerintah saat ini yang tengah mengimplementasikan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN-API) dan penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK). BNI menyediakan berbagai skema yang potensial mendukung aksi iklim mulai dari skala kecil hingga besar, juga untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kredit yang disediakan dapat diakses oleh individual dan grup kolektif.
Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit ini adalah skema pinjaman jangka pendek yang bertujuan mengembangkan usaha kecil termasuk sector pertanian dan perdagangan. Kredit ini dapat membantu pengembangan perkebunan kakao dan bisnis bioenergy. Skema kredit lainnya berlaku untuk grup kolektif sebagai perantara antara bank dengan individu. Perantara ini bisa perusahaan atau koperasi yang dapat menjamin semua produksi dari individu, dalam hal ini adalah petani. Perantara kemudian membuat proposal sesuai kebutuhan petani dan mengirimkan kepada kantor cabang di daerah terkait. Tingkat bunga untuk kredit ini dapat menyesuaikan dengan besaran pinjaman dan jenis agunan.
Microfinance dari BNI dinilai lebih siap untuk pendanaan pengembangan kapasitas program adaptasi. Salah satunya adalah program adaptasi yang terkait dengan pertanian. Sector pertanian di sepanjang daerah aliran sungai rentan terhadap banjir, yang dapat membuat petani gagal panen. Sehingganya, ketika hal tersebut terjadi, microfinance dapat membantu petani untuk menata ulang lahan pertaniannya. Surat rekomendasi dari pemerintah dapat membantu petani untuk mendapatkan akses terhadap microfinance. Program ini bisa dihubungkan dengan program iklim lain yang sudah berjalan.
Selain itu, microfinance juga bisa dilengkapi dengan asuransi mikro untuk melindungi petani dari kerugian finansial. Kedua produk ini bisa ditampilkan dalam satu kemasan. Petani yang ingin memiliki asuransi bisa membayar biaya tambahan, yang sama besarannya dengan 1-2% bunga dari bunga maksimal microfinance. Kemudian, BNI juga telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk meluncurkan program Laku Pandai yang meluaskan akses perbankan ke masyarakat. Saat ini program ini masih focus pada jasa tabungan, namun ke depannya akan dikembangkan juga ke arah microfinance dan asuransi mikro. Program ini berguna bagi daerah-daerah yang belum memiliki cabang BNI.
Selanjutnya, BNI memiliki program CSR dalam kemasan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Program ini dipecah menjadi dua, yaitu Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (PBL). PK memiliki bunga yang relative rendah dan persyaratan aplikasi yang lebih mudah. Semua jenis usaha yang rentan, termasuk produksi pertanian, bisa mendapatkan akses ke PK. Bentuknya berupa pinjaman individu hingga jumlah 75 juta rupiah dengan masa pengembalian maksimal 3 tahun. Peminjam harus membayar cicilan setiap bulan, metode ini cocok bagi petani yang bertani lebih dari satu tahun. Saat ini bunga pinjaman adalah 6% per tahun.
Figure 1 Program Kemitraan
Jika jumlah pinjaman kecil dari 10 juta rupiah, maka dokumen-dokumen seperti buku nikah akan diperlukan, tapi bukan sertifikat bangunan. Jika pinjaman sampai dengan 30 juta rupiah, sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor akan dibutuhkan, tergantung pada kondisi kendaraan terkait. Untuk pinjaman lebih dari 30 juta rupiah, sertifikat tanah akan diminta. Namun, jika petani memiliki surat rekomendasi dari organisasi terpercaya seperti pemerintah atau perusahaan, BNI akan mempertimbangkan permohonan pinjaman tanpa sertifikat tanah. Akan tetapi, surat rekomendasi dari kelompok tani atau koperasi akan lebih memudahkan petani.
PKBL adalah jenis CSR yang dikelola oleh BUMN. Dalam hal ini, BNI bekerja cukup baik dalam mengkombinasikan PK dengan PKBL. PK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari usaha kecil untuk menjadi mandiri dan tangguh, sementara PBL focus memberdayakan kondisi social ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bisa mengajukan kerjasama dengan PKBL melalui LSM, koperasi atau universitas. BNI memberikan koneksi antara PK dan PBL, untuk menyempurnakan suatu program yang telah bekerjasama dengan PK, maka BNI melengkapinya dengan pemberian PBL. PKBL berfokus pada sejumlah sector diantaranya; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tanggap bencana dan konservasi alam.
Figure 2 CSR BNI, dua program yang terkait
Dengan semua program di atas, maka kita memilih BNI sebagai partner yang tepat untuk mitra bina lingkungan dengan berkolaborasi dengan project kita. Di Jawa Barat, ada empat kota atau kabupaten yang saat ini tengah menyusun program Rencana Aksi Daerah (RAD) API. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bandung dan Kota Bandung. Beberapa diantara RAD API prioritas mereka memiliki potensi untuk bekerjasama dengan program microfinance dan PKBL BNI.
Lalu di Boalemo, Gorontalo, project pengembangan perkebunan kakao sebagai bagian dari aksi iklim, juga saat ini tengah bernegosiasi dengan program microfinance BNI. Yang terakhir, beberapa waktu lalu kita menggelar International Workshop terkait bioenergi, BNI hadir disana menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program pengembangan bioenergi untuk mencapai target energi terbarukan Indonesia dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
This blog was originally posted in Alur Pikir
After conducted the International Workshop in Bali, Su-re.co is pleased to invite the participants to be part of The Fellowship of Sustainability and Resilience of Bio-energy for Climate Change.
It was initiated by the Executive Director at Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) during the first International Workshop of Sustainability and Resilience of Bio-energy for Climate Change which is co-hosted by a consortium; ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund), EC (European Comission) Green-Win project, EC TransRisk project, and Sustainability and Resilience (su-re.co). This event was held between 11th and 13th May 2016.
The concept of a fellowship aims at facilitate us to exchange knowledge, ideas, and experiences and discuss the challenges of bio energy. We will also interact on bioenergy related Sustainable Development Goals (SDG) including climate change adaptation and mitigation, poverty alleviation, health issues with sanitation and indoor house pollution. Su-re.co is nominated as the secretary of the fellowship next three years and coordinate fund raising and resource management on behalf of all fellows.
As such, this social network seeks to enable close collaborations amongst participants worldwide meeting at the Annual International Workshop in Bali. Our objective is for this platform to be an interactive forum where we can share activities, prospecting ideas, practical knowledge, and experiences on bio-energy and green economy from various actors; both public and private sector. With a first attempt of gathering 37 individuals that attended our International Workshop, this community is willing to expand along the next green projects.
This fellowship aims to collaborate with The Center of Excellence (CoE) for Clean Energy in Indonesia, which was launched at the Bali Clean Energy Forum (BCEF) in February 2016.
The consortium will be submitting a draft of the final report of the project within the month and also that we are already working on scheduling the next year International Workshop, to be informed to the fellows.
Dear friends, you may receive my suggested page Su-re.co (Sustainability and Resilience). We have been developing the company last 10 months. We finally decided to disseminate our activities. It is a consulting firm, but we want to go beyond that because of the phrase I have in my mind:
"Not only study, but do something".
I visited a village in the photo in Northern South Africa for one of my first missions after my PhD from Ivory tower of Oxford. It was a successful research project, which became a reference article of the third IPCC report. However, the situation in the village was devastating. There is no water, no job, and little capability to handle the hard environmental conditions. Then, one of village women said to me the sentence:
"Not only study, but do something".
I know the value of research and consulting job, but these people needed immediate "something" other than a 100-page-report.
When I set up a company su-re.co I did have neither a mission statement nor strategic plan, but I had the sentence in my mind. I do "study", but "do something" else too. We have already working on a few "do something" projects, so please keep your eyes on the Su-re.co page.
“Pertamina (a state-owned oil and gas giant in Indonesia) is projecting to increase biofuel production, by blending bioethanol with petrol. Bioethanol needs quick delivery distribution to the fuel station, and it is already supported by infrastructure. Pertamina is already connected with a plantation company, trying to start the biogas plant. The technology is already proven, but it hasn’t been used yet, it is still in the processing stage. Pertamina are having difficulty raising funds to run the programme. With no subsidy from the government, Pertamina has to sell the product at market price.
“This is becoming a top issue with the end user consumer and also a production issue”, said Andiyanto Hidayat (Technology and Product Development Manager Gas Directorate of Pertamina) in a workshop held last week. Pertamina is helping the government to meet the mandated 20 percent biofuel blend in its projected 26 million KL of biodiesel.
On 11-13 May 2016, the European Commission research programmes (GreenWin and TransRisk) in partnership with Udayana University, Su-re.co and the Indonesia Climate Change Trust Fund conducted an international workshop in Bali, on “Sustainability and Resilience of Bioenergy for Climate Change”. The workshop developed and shared ideas for green business models, investment opportunities, and partnership on energy poverty eradication and resilient livelihood with bio-energy.
Syamsidar Thamrin (Deputy Director of Weather and Climate at the Ministry of Development Planning ( Bappenas ) noted that bioenergy will account for 13 percent of the total energy using renewable sources, of 23 percent by 2025 and 31 percent by 2050 in Indonesia, but currently bioenergy reaches just 5.1 percent of the target. Accelerating sustainable bioenergy business can support Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC) on climate change to achieve the target of reducing emissions.
The workshop session also mentioned feed-in-tariffs in bioenergy. In 2015, the government revised feed-in tariffs for biogas and biomass. The revision is expected to pave the way for palm oil companies to utilize palm oil waste for biofuel. Feed-in tariffs in Indonesia require a state-controlled utility, such as state-owned electricity firm (PLN), which purchases electricity from renewable energy producers at predictable prices that vary from one area to another. Such policies are vital in the current setup of Indonesia’s energy market, where both the upstream and downstream are still heavily regulated and controlled by state-owned companies.
Another stimulation for specific bioenergy projects is grants to foster research and development and encourage deployment of new technologies. An Indonesian example is the HIVOS (Dutch organization for development) program named BIRU in partnership with local stakeholders of biogas for households which have been taking place in several provinces in Indonesia with a total biogas reactor installed reaching a total of 14,173 units.
In terms of finance, state-owned lender Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) representatives who also attended the workshop, said they are ready to finance bioenergy development programmes.
This is the 1st Su-re.co team photo. We finished the 1st international workshop: "sustainability and resilience of #bioenergy for #climate change" I leave the summaries to the company blog: 1st day http://goo.gl/aDZC2w , 2nd day http://goo.gl/CpFuzu
When I did the closing, I was suddenly emotional. Our team are really well done the event. 50+ participants from 9+ countries discussed bioenergy issues in Indonesia. We had envisioned the issues and had homework to work until the 2nd workshop. Yes, we will have a bigger workshop next year in May!
The event was co-hosted by Universitas Udayana under EC GreenWin, SEI – Stockholm Environment Institute under EC TRANSrisk, ICCTF, and Su-re.co.
Summary from field trip session, International Workshop on Sustainability and Resilience of Bioenergy for Climate Change: Scoping and Envisioning
In Jembrana, Bali, Indonesia, Brawantangi is a sub-village which has used the biomass stoves and kembangsari is a sub village using the biogas. The village welcomes the bioenergy project. The project is surprised that there are many people joining the field trip. It is a good start.
Forestry Department of Jembrana reported that biogas utilization is one of national plan in reducing emission from agriculture sector. In Bali there is bali clean energy programmes, which is integrated farming is one of them. The govt prefer biogas due to availability and feasibiltiy of cow manures. In bali they also used pig manures.
There are 134 biogas units in Jembrana in 2015. Biogas designs are fixed dome and floating dome, in Jembrana they use floating one. Everyday farmers collect the manures and installed to the installation which connects to the community kitchen for cooking. The integrated farming is connected with the biogas.
In Bali, there are almost 1000 biogas units. However, many from the govt does not working well. Problems are low aware in GHG emission, unsustainable program, bad smell, low economic level, not simple and low technical knowledge. Bali has big potential to develop biogas but the sustainability concern is needed.
Target of 1.01 of mT of GHG emission is national target from agriculture, biogas. Utilization of the biogas is for cooking in Jembrana, but the govt wants also to use for the electricity. From 7m3 of biogas installation, it can be used for 1 week cooking.
In integrated farming program, govt give community 20 cows to be developed, including for biogas. There is training from the govt, but it is not sustainable, because like the expert comes from Java and difficult for bali. Why some biogas don’t work in integrated farming program because of lack of monitoring from the govt, lacking capacity from the community and the community focus about the cow livestock. Also it is because the gas is difficult to distribute.
Local NGO namely Yayasan Rumah Energi (YRE) has their own approach to build biogas in Indonesia with Hivos. They use the fixed dome design. Biogas has been established since 1970s in Indonesia, but always failed, then we tried new approach. They just give to the community which need it. They asked the govt to reduce the subsidy for community to make the community pay for the biogas, this is the new approach.
Biogas project from hivos works with local partner with fixed dome design. Everyday the pig manures put on the dome. Now he has 5 pigs. However then it is not hivos, it is from govt but use the hivos system. It needs 6 hours to start producing gas and 50 kg manures. The slurry comes out and can be the fertilizer. In islamic boarding school in east java, they use human manures for biogas. The slurry is used for papaya cultivation, growing aquatic plants. 4m3 digester for 3-4 hours for 2 days. This case in visit produce less amount of biogas due to different structure with biogas design like the pipes form. There are 3 units from the govt in the sub village.but only 1 works because the rest has not enough pig to produce manures.
There is also biomass project from wood pellet using certain stoves. There are two types of biomass stoves; with blower (7 ons/1 hour cook) and without (1 kg/1.5 hour cook). People prefer without blower cause it is without gas. They think it is safer. The residues from wood pellet can be used for fertilizer. One day people used to spend 2 kg/day. They afford to pay 150-200k idr if has to buy the stoves. Now all are still subsidized. They are ok to pay 1500/kg wood pellet. The 20 selected community was chosen by village discussion. There is also one sample each spreaded in sub villages.
Quick summary of 2nd day of International Workshop on Sustainability and Resilience of Bioenergy for Climate Change: Scoping and Envisioning
The value chain of bioenergy needs to be divided into classified feedstocks such as rice straw and husk etc. It can be mapped by stakeholder exercise framework and rapid value chain assessment. Value chain identifies vulnerable processes and significant issues within. It will be related with policy and action. The processes are;
Select value chain units affectedThink through issuesRank them (scalling the impact on value chain units)Choose 3 units
The value chain includes technology availability, economic viability, social acceptance, institutional support and finance. It is about affected issues and production processes. The guideline is arranged, but it is still welcomed to add new issues. This is the table of the value chain assessment;
In term of rice residues to bioethanol, Pertamina is already connected with plantation company, try to start the biogas plant. Technology is already proven, but it doesn’t start yet, it is still on processing. Pertamina has finance problem on running the programmes. There is no subsidy from the govt for this programmes, they let Pertamina to sell product based on market price. Pertamina is planning to make the energy into biofuel, blending bioethanol with petro. Bioethanol needs quick delivery distribution to the fuel station, it is already supported by infrastructure. The top issues in this case are end user consumer and production.
Small scale of biogas business can also work by rice straw and husk. However, rice cant be only feedstocks for the biogas, animal manures are still needed, also because the technology is already available. Landuse change in Bali becomes an issue for the biogas development, farmers tend to sell their land into business development area. It affects also the decrease of farmers number, especially the planter part. There is no big problem on institutional support along the value chain of the biogas. In term of behaviour, the community prefer to work on other sectors outside the agriculture.
Some installed biogas don’t work well, especially on technology maintenance issue. This issue needs to take into account by all stakeholders, not only govt, also the third party. Apart of those issues, there is still also many serius challenges for biogas development in Indonesia, regarding funding, approach and etc. Nevertheless, awareness and behaviour are still important challenges in biogas case.
In large scale business of rice straw and husk to biogas, the economic viability doesn’t give good sign of the large scale of biogas from rice residues, it cause by those feedstocks are still used more for fertilizer. The technology is also not really suitable and difficult to transfer from abroad to Indonesia. It implies the negative social acceptance by the community toward the biogas, also because low incentive of direct benefit to the community. In term of landuse, due to high cost of land in Bali, it makes difficult for large scale business to be developed, it is about the production and economic viability.
In biomass, the main problem is institutional support from local govt to develop biomass programmes. Other problems are technology (drying and storage) and finance support. It applies on farmer scope. Rice can be made into biomass pellet, however all above problems need to be solved beforehand. The community also has to gain the stoves to use the pellet. The pellet factory should be built in the village to smooth the value chain of biomass development in local area.
In economic viability aspect, we often don’t realize the bioenergy market. Since the PLN is power state company, they cover all demands in term of electricity. What then needs to do is overcoming top issues by policy and action on bioenergy development. Here is what we found;
1st day of International workshop on sustainability and resilience of bioenergy for climate change: scoping and envisioning
Indonesia has capability and potential to contribute to climate change through the bioenergy, locally, nationally and international. The workshop aims to disseminate its capability and potential.
In science community, most agree that climate change action is needed. One of the actions is through bioenergy. There is supply and demand in bioenergy, also in Indonesia. These are ethanol and biogas. This issue is also involved in SDG, which is climate change, energy and poverty alleviation. The EU contributes in this issue through transrisks and greenwin projects. Transrisk focuses on policy/decision and greenwin more in bioenergy business development.
In Indonesia, the projects focus on east Java and Bali as case studies. It will be related with national/regional climate policy. Tthe workshop will find;
Session 1, how case studies can contribute to sustainable bioenergySession 2, value chain mappingSession 3, transition pathways to achieve vision, analysing value chain
In Bali, the project is good opportunity for udayana university to contribute, and also for bali which was selected as center of excellence (CoE) pilot in Indonesia. Regarding the CoE, the udayana expects its laboratory can be built in udayana campus. The govt still chooses between bulding it in udayana or in Jembrana.
There are several objectives of the workshop, which are engaging with bioenergy stakeholders and build climate change mitigation and adaptation pathways. It has been started it since field trip session. The field trip is expected bring more motivation to contribute in the workshop. It is expected to bring stakeholders awareness which is the important thing to keep their commitment toward the climate action. The current govt is commited to continue previous govt target. It is mentioned in detail plan on Indonesia climate change.
For energy contribution in climate change emission reduction, Indonesia needs technology transfer. Indonesia try to focusing the subsidy into productive programmes in energy, but still also has to work in education etc. Target related to energy has five points, the 3rd is waste to energy. To achieve the Indonesian energy policy, it has to build several power plants from RE in Indonesia.
In bioenergy, there is biofuel, biomass, biogas and CBM target (25 MTOE for all from 405 MTOE), especially comes from palm oil. Bioenergy accounts 13% of RE Indonesian target. Bioenergy has 34 GW potential, but sill 1.74 GW (5.1% from target) Indonesia has currently. Indonesia keeps improving the policy implementation in RE and energy conservation. One of the approaches is by ICCTF projects, including changing people mindset about waste and its impact.
In Barcelona, the university building applies the sustainability principle through using efficient energy (no AC etc), it shows that the principle is universal. The spain culture engages the university with the community, the greenwin concept is suitable for the university contribution. The use of several approaches is good for the community and also the project.
In WP (Work Package) 7 greenwin, the project works on energy poverty alleviation and resilient livelihoods in India, Indonesia and South Africa, others Mexico and Brazil. Two-thirds of the Indian population relies on traditional biomass on cooking. It needs to be helped by identifying;
Win-win strategiesGreen business modelsEnabling environments
The bioenergy workshop try to achieve expectation and contribution from the participants as follows;
Having partnership among stakeholdersConnect climate mitigation and adaptation actionsLearn and share ideas about climate change and bioenergy from Indonesia (WWF, Hivos, YRE, Pertamina, ICCTF, CoE, SEI Nairobi) and EuropeUnderstand utilization of agriculture wasteKnowing the project design especially on relationship with the community and knowledge transferDeveloping bioenergy for multiple benefits for peopleSaving people from GHG emissionUsing farmers feedstock from the agriculture for bioenergyImproving bank policy in financing bioenergy projectsLooking for involving in any scale of bioenergy projectsHope for more discussion in bioenergy developmentShare the biogas experiences all over IndonesiaLooking for future partnership opportunity with govt project and other projectsEnriching knowledge about best practices in bioenergyShare about RE experience from univ projects, SMI and othersUnderstand about the economics of bioenergyLooking for possible solution to implement bioenergy in an island developmentLooking for knowledge about energy to be applied in ASEAN countryAccounting GHG emission reduction from local govt bioenergy programmesKnowing how layer can help the bioenergy development programmes
Those expectations have to meet with general challenges that economic growth in Indonesia causes the rising emission, 6th largest emitter world wide. It is related with fossil fuels which are still important, then the state plays a big role to adjust to be green economic with RE like bioenergy. It will be done through climate action follows the govt target in energy and climate change. However there are challenges on it affected by few factors such as finance, policy etc.
The challenges exist all over the world like in Germany and Netherlands. The first session of the workshop is asking the feasibility score of Indonesian bioenergy and GHG emission reduction target and opportunity and risk in Bionergy in Bali and East Java, using H-form. We found that average score is about 4-5 from 10. Many stakeholders have to involved, not only top down approach by the govt. However govt has to join with many sectors/agencies/ministries to apply the programmes, it is difficult but tht govt keep support the programmes. Here are the rough summary from the first session;
In the second session, it talks about the bioenergy feedstocks, project example and the priority within. Here is the result;
From the risk and opportunity, we should connect in more real when talking about the feedstocks. Afterwards, we look for the solution from those findings. There is local case in Bali, which doesn’t have access to electricity, it needs to take into account by the govt. There is stakeholder wants to work on it, but lack of support from the govt/funding. Finally, to keep solve those challenges, the project welcomes the intent to fellowship in the bioenergy project. The fellowshop will connect experts and stakeholders in bioenergy development programmes.
Florian Radigue (Paris), Anna Carlsson (Lund), Michelle Knight (Canberra) and Cynthia Ismail (Jakarta) will be working alongside our development projects from May 2016.
Florian and Anna are joining internship programme in Su-re.co. Florian is a prospective student in English Master degree in International Management at INSEEC Business School of Paris. He has a great enthusiasm to work into an Environmental Consulting Company. Passionate about the indonesian culture and the green economy, being part of a diverse team will be a great opportunity for him to get an experience within a consulting company first and mostly within sustainable environment and renewable energy industry.
Anna is a student at Nanyang Technological University and University of Lund, she is learning to get an invaluable deeper understanding of development processes in Asia, South Asia in particular. In particular, the course ‘Environmental and Urban Studies’ has enabled her to capture an insight of environmental issues and challenges, as well as possible solutions in the Asian context.
Meanwhile, Michelle is listed as an associate for the Su-re.co. Michelle is an international and community development professional, specialising in food security and natural resource management (NRM). She has graduated from the Australian National University (ANU) with a Bachelor of Interdisciplinary Studies (Sustainability) Honours and after working in development for some years, is undertaking an International Masters in Applied Ecology at the Université de Poitiers.
Cynthia is taking part as a research assistant. She graduated from Erasmus Mundus Programme in Politecnica de Madrid, Ecole des Mines de Nantes and KTH,The Royal Institute of Technology. Her course is Management and Engineering of Energy and Environment. She was an assistant at climate change advisor in PT Indonesian Power,Jakarta.
We would like to welcome them to the project and our community. They are enthusiastic and have a lot to contribute. We really appreciate their work and look forward to learning from them.